«

»

Jul 16

KOORDINASI MENGENAI PENYAMPAIAN HASIL KONSULTASI PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH NO. 64 TAHUN 2016 DAN PERMENDAGRI NO. 55 TAHUN 2017

Pada hari selasa tanggal 16 juli 2019 bertempat di ruang Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar sedang berlangsung rapat mengenai penyampaian hasil konsultasi Peraturan Perundangan terkait Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2016 dan Permendagri no. 55 tahun 2017 tentang pelaksanaan perizinan dan non perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah khususnya menyikapi adanya pengembang perumahan mbr yang mengajukan usulan siteplan dengan luas kawasan yang dikembangkan lebih dari 5 hektar (ha). Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Penyediaan Perumahan, Kasi Penyediaan Perumahan Umum dan Kasi Pemantauan dan Evaluasi  serta Staf Bidang Penyediaan Perumahan Disperkim Kab. Banjar. Adapun dari hasil rapat adalah sebagai berikut:

  • Berdasarkan hasil konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, untuk pembangunan perumahan MBR dengan luas Kawasan lebih dari 5 Ha ada 2 alternatif, yaitu:
    • Usulan siteplan dapat diterima namun tidak diberi kemudahan seperti halnya luasan 0,5 -5 Ha.
    • Usulan siteplan dapat dipecah menyesuaikan dengan luas sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
  • Penentuan sikap pemerintah daerah terhadap pengembang perumahan yang memiliki luas lahan pembangunan perumahan bagi MBR di Kabupaten Banjar yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 64 Tahun 2016 tentangPembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah bahwa pembangunan Perumahan MBR dilakukan untuk luas lahan tidak lebih dari 5 Ha dan palingkurang 0,5 Ha serta berada dalam satu lokasi yang diperuntukkan bagipembangunan Rumah tapak.
  • Pengembang perumahan wajib menaati persyaratan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) sesuai Peraturan Bupati Banjar No. 57 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Banjar No. 35 Tahun 2018.
  • Kapling perumahan untuk rumah sederhana yang luasnya 100 m2 perlu kajian lebih lanjut dengan pertimbangan faktor sisi ekonomis pengembang terhadap harga lahan dan penggunaan lahan kapling karena perlunya penambahan luasan rumah.
  • Penyampaian perlunya tindak lanjut oleh pengembang untuk melaksanakan penyediaan lahan pemakaman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai hasil rapat koordinasi Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Pasal 11 mengenai lahan pemakaman yang disediakan oleh pengembang perumahan.
  • Perlu adanya tindakan terhadap pengembang yang telah membangun rumah sebelum pengesahan siteplan dilakukan