«

»

Jul 11

Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banjar

Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Banjar tahun 2017, Adapaun rangkaian kegiatan sambutan dan pemaparan materi oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar yaitu, Ir. Mursal, MT tentang perkembangan perumahan di Kabupaten Banjar. Pemaparan Materi tentang Peraturan Perundangan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Oleh Hj. Nurul Hidayati, ST.MT, H. Tajudin, S.ST dan Hj. Normadaniah, SH, M.AP.

Berdasarkan sesi Tanya jawab pada kegiatan sosialisasi berlangsung di Aula Bauntung Bappelitbangda Kabupaten Banjar pada Rabu 10 Juli 2019, perwakilan PT. Rumah Anugrah Ilahi mempertanyakan mengenai Pengembang yang telah membangun TPS namun pengelolaan belum berjalan sehingga TPS belum dapat berfungsi dan bagaimana tindak lanjut dalam pengelolaannya. Kemudian mengenai penyerahan aset apakah ada bukti yang diterima pengembang setelah penyerahan aset berupa sertifikat kepada Dinas Perumahan dan permukiman. Pertanyaan tersebut di tanggapi oleh Hj. Nurul Hidayati, ST. MT selaku pengisi materi sosialisasi pada kegiatan bahwa pengelolaan setelah TPS dibangun, selanjutnya tugas pengembang adalah memfasilitasi pengelolaan sampah antara penghuni perumahan dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pertanyaan kedua ditanggapi oleh Kepada Dinas Perumahan dan Perumukiman Ir, Mursal M.T bahwa apabila pengembang mengajukan penyerahan PSU maka pemerintah daerah melakukan verifikasi kemudian menyusun berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima. Sesi tanya jawab kemudian dari perwakilan PT. Citra Perdana Abadi bahwa perumahan yang telah terbangun 55 unit rumah namun TPS tidak dibangun karena sampah sudah diangkut langsung menanggapi pertanyaan tersebut Hj. Nurul Hidayati, ST.MT menanggapi bahwa untuk TPS yang tidak terbangun dapat dilakukan asalkan pengelolaan sampah tertangani.

Kesimpulan hasil Sosialisasi Peraturan Perundangan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa setiap pengembang yang melakukan pembangunan perumahan wajib menaati Peraturan Perundangan  yang berlaku, setiap pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan PSU dan menyerahkan aset PSU kepada Pemerintah Daerah dan Pengembang yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.